PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN PRODUK MAKANAN TANPA LISENSI HALAL DI KOTA BENGKULU

FAUZAN, ROLANDA and M., Abdi and Susi, Ramadhani (2020) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN PRODUK MAKANAN TANPA LISENSI HALAL DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) SKRIPSI - FAUZAN ROLANDA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Urgensi penelitian ini melihat bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap PT.GIANT Bengkulu, dimana sanksi yang diberikan kepada pihak PT. GIANT tidak sesuai dengan yang Pasal 204 dan Pasal 205 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai tidak dicantumkannya penjelasan produk makanan tersebut tidak halal yang berakibatkan kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bentuk penegakan hukum tindak pidana pendistribusian produk makanan tanpa lisensi halal di Kota Bengkulu dan hambatan penegakan hukum tindak pidana pendistribusian produk makanan tanpa lisensi halal di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu berupa penelitian diarahkan kepada studi terhadap hukum sebagai law in action (hukum sebagai fakta), karena hukum berinteraksi dengan pranata-pranata sosial. Selanjutnya Jenis pendekatan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan non dotrinal lalu mengumpulkan populasi dan sampel melalui wawancara yang mendalam, lalu dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pendistribusian Produk Makanan Tanpa Lisensi Halal di Kota Bengkulu yakni : a) Penegakan hukum terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan lisensi halal di Kota Bengkulu dalam kasus yang terjadi PT.GIANT dilakukan dengan 2 tahapan yakni penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Dimana dalam penegakan hukum preventif dilakukannya sosialisasi dan sidak rutin terhadap peredaran produk makanan tanpa lisensi halal di setiap supermarket terutama di PT. GIANT. Sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan dengan pemberian sanksi dan hukuman terhadap PT.GIANT yang telah melanggar aturan dalam KUHP dan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk makanan halal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu. b) Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dan pengawasan terkait makanan tidak halal di Kota Bengkulu adanya 5 lima faktor penyebabnya yaitu, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan dalam mengamanatkan penyidik PPNS tertentu mana yang secara khusus berwenang dalam melakukan penegakan hukum, kurang efektifnya kerjasama antara instansi terkait, tindak mendukungnya sarana dan fasilitas, ketidaktahuan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dan berubahnya budaya hukum masyarakat. Kata Kunci: Pendistribusian, Makanan, Lisensi Halal

Actions (login required)

View Item