KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU NOMOR : SK.821.L.1074 TAHUN 2019 TENTANG PENONAKTIFAN SEKRETARIS DAERAH

Fitra, Nanda Wardhani and Jonny, Simamora and Ahmad, Wali (2020) KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU NOMOR : SK.821.L.1074 TAHUN 2019 TENTANG PENONAKTIFAN SEKRETARIS DAERAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) FITRA NANDA WARDHANI_B1A016077.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Diterbitkannya surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : SK.821.L.1074 Tahun 2019 Tentang Penonaktifan Sekretaris Daerah menimbulkan isu hukum tentang keabsahan Gubernur dalam melakukan tindakan pemerintahan yaitu menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena seharusnya tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum termasuk menerbitkan KTUN, syarat keabsahan suatu KTUN diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 53 ayat (1) meliputi 1) harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 2) dibuat sesuai prosedur dan 3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan, Untuk melihat keabsahan keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu ini, maka permasalahan tersebut diteliti melalui metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat cacat yuridis pada surat keputusan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Bengkulu, padahal dalam melakukan tindakan pemerintahan, Gubernur tidak boleh bertindak melakukan penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir), tidak boleh bertindak sewenang-wenang (willikeur) dan harus sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Sehingga akibat hukum yang timbul karena keputusan dibuat oleh badan/Pejabat yang bertindak sewenang-wenang mengakibatkan surat keputusan dikatakan tidak sah. Kata kunci : Keabsahan, Keputusan Gubernur, cacat yuridis, akibat hukum.

Actions (login required)

View Item