GHIFARY, DWI PUTRANTO and Emelia, Kontesa and M., Yamani (2020) STATUS HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI DESA PASAR PEDATI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
Text (tesis)
SKRIPSI GHIFARY DWI PUTRANTO B1A016235.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (974kB) |
Abstract
Sempadan Pantai merupakan Kawasan Lindung yang tidak boleh dilakukan pembangunan yang merusak lingkungan fungsi pantai. Di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat sertipikat Hak Milik yang berada di Sempadan Pantai berupa bangunan dan perkebunan masyarakat. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana status hukum penguasaan dan pemilikan tanah pada Kawasan Sempadan Pantai di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah? (2) Bagaimana Perlindungan hukum pemilikan tanah pada Kawasan Sempadan Pantai di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan dan pemilikan tanah yang berada dalam kawasan Sempadan Pantai dan mengetahui perlindungan hukum pemilikan tanah pada kawasan sempadan pantai, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian dilapangan menyatakan bahwa dahulunya Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tidak masuk dalam kawasan sempadan pantai, sehingga masyarakat dapat mengajukan Hak Atas Tanah. Tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kondisi alam yang mengakibatkan abrasi di pinggir pantai menyebabkan kawasan yang dulunya tidak masuk sempadan pantai akhirnya sekarang masuk sempadan pantai. Kesimpulan hasil penelitian ini ialah Status Hak Milik yang terletak di Kawasan Sempadan Pantai Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian bagi pemegang hak. Perlindungan hukum pemegang hak milik secara preventif dilakukan pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan perlindungan secara represif tetap dijamin kepastian hukumnya sampai tanah tersebut diadakan untuk kepentingan umum yang nyata dilaksanakan Pemerintah (Pengadaan Tanah) melalui proses hukum yang baik, sehingga tidak mengurangi konsep kepemilikan hak milik atas tanah. Kata Kunci: sempadan pantai, penguasaan, pemilikan
Item Type: | Thesis (Undergraduated) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 20 Sep 2023 02:25 |
Last Modified: | 20 Sep 2023 02:25 |
URI: | http://repository.unib.ac.id/id/eprint/16067 |
Actions (login required)
View Item |