PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BENGKULU

MEITA, BELANDINA SARAGIH and Suryaningsih, Suryaningsih and Deli, Waryenti (2020) PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) pdf MEITA BELANDINA SARAGIH.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (6MB)

Abstract

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mewajibkan daftar bakal calon anggota DPRD Kota Bengkulu memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan tersebut telah dilaksanakan oleh partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 sebagaimana mestinya. Namun, pada implementasinya pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kota Bengkulu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut, belum mampu meningkatkan keterpilihan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu. Hasil pemilihan umum tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu periode 2019- 2024 yang terpilih, jumlah anggota DPRD perempuan hanya sebesar 26% yang menunjukkan hanya terdapat 9 orang anggota perempuan. Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu dan apa faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Bengkulu. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang�Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang�Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, buku, jurnal, dan artikel terkait. Dalam penelitian hukum ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan keterpilihan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu belum terlaksana dikarenakan: rendahnya minat perempuan dalam berpolitik, budaya patriarki, rendahnya kualitas calon legislatif perempuan, dan kurangnya popularitas calon legislatif perempuan. Begitu banyak rintangan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah sehingga manjadi tugas kita bersama dalam upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang benar-benar berbasis kesetaraan hak dan keadilan gender. Kata kunci: Kuota Perempuan, Keterwakilan Perempuan, DPRD Kota Bengkulu.

Actions (login required)

View Item