TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDAULATAN (SOUVEREIGNTY) DAN HAK BERDAULAT (SOUVEREIGN RIGHTS) NEGARA DI LAUT MENURUT UNCLOS 1982 (Kasus Tiongkok -Indonesia Di Laut Natuna)

SITI, MASITA and Deli, Waryenti and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih (2020) TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDAULATAN (SOUVEREIGNTY) DAN HAK BERDAULAT (SOUVEREIGN RIGHTS) NEGARA DI LAUT MENURUT UNCLOS 1982 (Kasus Tiongkok -Indonesia Di Laut Natuna). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) SKRIPSI SITA FINAL.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Ada perbedaan persepsi antara Indonesia dan Tiongkok mengenai laut Natuna Utara. Menurut Indonesia laut Natuna Utara adalah bagian dari ZEE Indonesia yng dikenai hak berdaulat sementara Tiongkok menyatakan bahwa laut Natuna Utara bagian dari Laut Cina Selatan berdasarkan pengaturan Nine dash line. Klaim sepihak Tiongkok melalui nine-dash line ini menghimpit wilayah laut Indonesia sehingga terjadi tumpang tindih wilayah laut Indonesia dan Tiongkok padahal kedua negara sama-sam meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Conventation On The Law Of The Sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut) namun Tiongkok tetap menggunakan aturan yang lama padahal Tiongkok sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1996.adapun tujuan Untuk mengetahui pengaturan tentang kedaulatan (souvereignty) dan hak berdaulat (souvereignty rights) dilaut menurut UNCLOS 1982 Untuk mengetahui tindakan Tiongkok dilaut Natuna sesuai dengan UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama ketentuan mengenai kedaulatan negara dilaut diatur dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 dan mengenai hak berdaulat diatur dalam Pasal 33, 56 dan 76 UNCLOS 1982. Kedua, tindakan Tiongkok di aut Natuna tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kata Kunci: Kedaulatan, hak berdaulat, Nine-Dash Line

Actions (login required)

View Item