ANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

STEVANI, APRILIA PUTRI and Slamet, Widodo and M., Darudin (2020) ANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) STEVANI APRILIA PUTRI-B1A016141 (SKRIPSI).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap hak keperdataan anak pasca perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Bahwa akibat suatu perceraian oleh kedua orang tua yaitu hak-hak keperdataan anak tidak dipenuhi, seharusnya putusnya perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anak karena suatu akibat perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang telah mengatur hak dan kewajiban orang tua, anak-anak kurang mendapat perhatian kedua orang tua setelah terjadinya perceraian, sehingga anak tidak mendapatkan sepenuhnya hak-hak yang seharusnya diberikan, 2. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian yang pertama, terhadap pihak yang dibebani biaya nafkah apabila tidak melaksanakan kewajibannya dapat dimintakan eksekusi, eksekusi dapat berupa sita harta, jika orang tua merupakan Pegawai Negeri maka dapat diminta pemotongan gaji secara langsung pada instansi bersangkutan, kedua terhadap pemegang hak asuh apabila tidak melaksanakan kewajibannya dapat diminta permohonan pencabutan kuasa asuh. Kata Kunci: Perceraian, Tanggung jawab, Hak-Hak Keperdataan Anak

Actions (login required)

View Item