FUNGSI EVALUASI GUBERNUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU

Maghdaliansi, Maghdaliansi and Herawan, Sauni and Elektison, Somi (2013) FUNGSI EVALUASI GUBERNUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III,II-13-mag-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)
	Text IV,V,II-13-mag-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

P eneli ti an ini mengan gkat judul tentang “ Fun gsi Evaluasi Gube rnur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di P rovinsi Bengk ulu”, dengan rumusan m asal ah, pertama Bagaimana fungsi evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu? Kedua, Apakah fungsi evaluasi Gubernur yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengsinkronkan antara kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota? Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut diatas maka dilakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute appoach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan ditarik kesimpulan pertama, Fungsi evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan wujud formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari Biro Keuangan dan Biro Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dan diketuai oleh Asisten Bidang Keuangan dan Kepegawaian. Kedua, Fungsi evaluasi Gubernur yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mensinkronkan antara kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang disebabkan adanya kelemahan dari pengaturan jangka waktu evaluasi, kemampuan Tim Evaluasi, dan Indikator Evaluasi. Adanya kelemahan ini berakibat evaluasi belum memberikan hasil yang maksimal terhadap singkronisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Actions (login required)

View Item