PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELEGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ANNISA, EKA PUTRI and Ardilafiza, Ardilafiza and Edra, Satmaidi (2020) PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELEGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) FILE WORD SKRIPSI LENGKAP ANNISA EKA PUTRI-dikonversi (1).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, sudah banyak daerah otonom yang ditetapkan pemerintah. Persoalannya daerah otonom baru banyak yang belum mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ketidak mampuan daerah otonom itu ditunjukkan dengan belum mandiri dalam hal keuangan, pelayanan belum prima, kemudian kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan,dan bagaimana konsekuensi dari Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Anlisis penelitian dilakukan secara yuridis. Penelitian menunjukkan bahwa pertama EKPPD Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan berdasarkan kelengkapan data, keakuratan data, dan kondisi fisik lapangan yang disajikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil dari penilitian ini penulis menyimpulkan bahwa nilai dari evaluasi yang dilakukan, belum menunjukkan keadaan asli daerah yang bersangkutan. Dikarenakan setiap daerah berusah untuk membuat laporan sesuai dengan standar pelayanan umum pemerintahan daerah. Kedua konseskuensi dari Pelaksanaan EKPPD masih dirasa sangat kurang efektif karena hanya berupa sanksi administrasi, konsekuensi dari ini adalah untuk daerah yang berkinerja rendah akan dialakukan peningkatan kapasitas daerah, dan untuk daerah-daerah yang berkinerja tinggi akan diusulkan untuk diberikan penghargaan. Kata kunci : Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah

Actions (login required)

View Item