STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH BEKAS HAK BARAT YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI DESA HUTA NAMORA KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR

Febriani, Agatha Simbolon and Hamdani, Dedy and M.Yamani, Yamani (2020) STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH BEKAS HAK BARAT YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI DESA HUTA NAMORA KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) SKRIPSI PERDATA - FEBRIANI AGATHA S, (B1A016140).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (9MB)

Abstract

Lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960 secara tegas mengatur mengenai konversi hak-hak atas tanah yang semula diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UUPA menjadi hak-hak atas tanah menurut ketentuan UUPA. Di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sebagian tanah belum memiliki kekuatan hukum dan masih merupakan tanah bekas hak Barat yang berstatus tanah Eigendom. Hak Eigendom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanah Eigendom sudah tidak ada lagi karena harus dikonversikan ke dalam hak-hak tanah yang baru. Penelitian ini membahas masalah tentang bagaimana status hukum hak atas tanah bekas hak barat yang dikuasai masyarakat di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir serta apa faktor penghambat dalam pendaftaran tanah bekas hak barat yang dikuasai masyarakat di Desa Huta Namora Kabupaten Samosir. Jenis penetlitian merupakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pada Pasal 24 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat memudahkan masyarakat di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir bahwa konversi tanah eigendom masih dapat dilakukan melalui pendaftaran hak-hak lama, sehingga statusnya dapat berubah menjadi hak milik dengan dibuktikan alat-alat bukti mengenai adanya hak atas tanah. Terjadi penghambat masyarakat dalam mengkonversi tanah bekas hak barat karena adanya kesulitan pemenuhan Tarombo yang merupakan syarat permohonan pembuatan sertipikat tanah. KATA KUNCI: Konversi, Hak Barat, Samosir

Actions (login required)

View Item