Analisis Perencanaan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

Denni P. , Nisan and Djonet , Santoso and Budiyono, Budiyono (2012) Analisis Perencanaan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text Skripsi Nisan Deni P.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, membuat perubahan yang mendasar dalam proses perencanaan pembangunan nasional yang juga berpengaruh pada proses perencanaan pembangunan daerah. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan berbasis rakyat (bottom-up). Pendekatan utama model pembangunan bottom-up ini adalah model partisipatoris, yaitu model melibatkan rakyat dalam rangkain proses pembangunan. Tulisan ini merupakan kajian terhadap analisis perencanaan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan suatu penelitian dengan kajian deskriptif kualitatif yaitu suatu kajian dengan memanfaatkan data-data yang ada dan melakukan wawancara secara mendalam. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, dapat digambarkan bahwa penerapan perencanaan partisipatif di Kabupaten Bengkulu Selatan belumlah dilakukan secara maksimal. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan belum mengindahkan perencanaan yang bersifat partisipatif, hal ini dapat dilihat dari hasil musrenbang yang belum diakomodasi oleh pemerintah daerah, selain itu juga mengenai pelaksanaan musrenbang itu sendiri yang masih jauh dari cerminan suatu perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. Baik dari pihak pemerintah yang dimulai dari desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dalam hal ini BAPPEDA serta masyarakatnya sendiri harus melakukan melakukan pembenahan. Berbagai pembenahan sistem perencanaan partisipatif harus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Perlunya penyempurnaan pelaksanaan musrenbang sebagai bentuk dari pelaksanaan perencanaan partisipatif harus terus dilakukan, komitmen dari pemerintah daerah untuk mengakomodasi hasil dari musrenbang, seiring terus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasinya.

Actions (login required)

View Item