HARMONISASI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKSANAAN NEGARA KESEJAHTERAAN

SUDI, SUMBERTA SIMARMATA and Ardilafiza, Ardilafiza and Jonny, Simamora (2020) HARMONISASI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKSANAAN NEGARA KESEJAHTERAAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) SKRIPSI - SUDI SUMBERTA SIMARMATA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara dalam penyalahgunaan wewenang diatur dalam dua instrumen hukum yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Tindak Pidana kerugiajn keuangan negara banyak dijumpai dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Karena dalam menjalani sistem pemerintahan para pejabat memiliki peranan penting untuk melanjutkan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan nya penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat disharmonisasi antara semangat yang dibawa oleh Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan semangat pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam pencapaian tujuan negara yang dituangkan dalam semangat supremasi konstitusi terhadap prinsip negara kesejahteraan (Walfare State). Penulis melihat perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pasal 4 Undang�Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk tetap melanjutkan penyelesaian tindak pidana korupsi walaupun kerugian keuangan negara telah dikembalikan, bahwa antara hukum pidana dan hukum administrasi harus sejalan dengan semangat konstitusi dalam pengelolaan keuangan negara agar kemudian dengan proses hukum yang ada sisi keadilan restoratif dan kesejahteraan rakyat (walfare state) tercapai. Kata kunci : Tindak Pidana kerugian keuangan negara, Penyalahgunaan wewenang, Harmonisasi, Korupsi, keadilan restorative, walfare state.

Actions (login required)

View Item