ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU

Widyastuti, Dwi and Djonet, Santoso and Sugeng, Suharto (2011) ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text DWI WIDYASTUTI-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Proses perencanaan pembangunan pariwisata di kota Bengkulu merupakan program dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam RPJM provinsi Bengkulu 2005-2010. Adapun visi pembangunan Provinsi Bengkulu 2005-2010. Ada enam fokus bentuk kawasan wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu rekreasi pantai, wisata urban, wisata rakyat, wisata air, wisata ecotourism dan wisata pelabuhan. Pada kawasan wisata rakyat Pantai Panjang sejumlah fasilitas yang akan dibangun adalah lokasi khusus untuk piknik (sarana dan prasarana penunjang berupa Bengkulu Indah Mall, food centre, food stall, picnic area, skate park, water playground, amphiteater, fountain plaza, dan viewing tower), sport centre ( sport plaza, foot ball stadion, lapangan tenis, ruang ganti dan tribun tenis, lapangan sepak bola pantai, lapangan volley pantai, volley ball plaza, lapangan basket dan jogging track) dan hotel. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan tentang pengembangan obyek wisata Pantai Panjang dilihat dari kewenangan pengelolaan kawasan Pantai Panjang dan bagaimana kebijakan tentang pengembangan obyek wisata Pantai Panjang ditinjau dari aspek lingkungan; dan aspek kelembagaan. Jenis Penelitian dalam Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan kawasan Pantai Panjang merupakan wewenang pemerintah Kota Bengkulu karena dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dapat disimpulkan bahwa Pantai Panjang merupakan wewenang pemerintah Kota Bengkulu. Sepanjang Pantai Panjang banyak dilakukan pembangunan dan ada beberapa bangunan permanen yang dibangun pada garis sempadan pantai. Padahal, sempadan pantai merupakan kawasan perlindungan setempat yang hendaknya merupakan green belt atau sabuk hijau. Pembangunan dilakukan tanpa melakukan AMDAL terlebih dahulu. Selain itu, kebijakan pembangunan yang telah direncanakan dan dilakukan sebenarnya tidak sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), arahan pola pemanfaatan dan pengembangan ruang kawasan Provinsi Bengkulu dan arahan pengembangan kawasan budidaya Kota Bengkulu. Pada RIPPDA disebutkan bahwa rencana pengembangan zona kawasan wisata di Kota Bengkulu khususnya Pantai Panjang, spesifikasi pengembangan produk wisatanya berupa wisata alam pantai. Sedangkan pada rencana pemerintah provinsi yang akan melakukan pembangunan berupa Bengkulu Indah Mall, sport centre dan hotel tidak sesuai dengan konsep wisata alam pantai. Karena apabila dilihat dari konsep pembangunananya Pantai Panjang dikonsep menjadi kawasan wisata yang modern. Begitu juga dengan arahan pola pemanfaatan dan pengembangan ruang kawasan Provinsi Bengkulu serta arahan pengembangan kawasan budidaya Kota Bengkulu yang saling berhubungan dengan RIPPDA bahwa Pantai Panjang merupakan kawasan wisata berupa wisata alam pantai.

Actions (login required)

View Item