PERLINDUNGAN HAK MENGEMBANGKAN DIRI ANAK DIDIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU DALAM BIDANG PENDIDIKAN

HENNY, WINS C.G and Hamzah, Hatrik and Antory, Royan (2020) PERLINDUNGAN HAK MENGEMBANGKAN DIRI ANAK DIDIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU DALAM BIDANG PENDIDIKAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) TESIS JADI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian tentang perlindungan hak mengembangkan diri bagi narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hak mengembangkan diri bagi narapidana dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak mengembangkan diri bagi narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu. Sumber Data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan pemenuhan hak narpidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lapas Kelas IIA Kota Bengkulu belum sepenuhnya terpenuhi, untuk pemenuhan proses pendidikan terdapat Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) sebagai rangkaian proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak. Namun program tersebut belum berjalan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaian besar narapidana anak melakukan pembelajran secara autodidak. 2). Dalam pelaksanaan proses pendidikan didalam Lapas, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, pengawalan terhadap narapidana anak apabila menempuh pendidikan di luar Lapas, serta alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan didalam Lapas. Selain itu terdapat juga kendala dari aspek yuridis, dimana belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Actions (login required)

View Item