PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI BENGKULU

MICO, YUDHISTIRA and Herlambang, Herlambang and Ardilafiza, Ardilafiza (2020) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (TESIS) TESIS MICO.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pada pemilu 2019, kasus pelanggaran pidana seperti masih saja terjadi salah satunya di Provinsi Bengkulu. Adapun jumlah temuan pelanggaran pidana yang terjadi di Provinsi Bengkulu sebanyak 16 temuan Pelanggaran Pidana Pemilu. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu. Dan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tindak pidana pemilu menurut Undang�Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan; bahwa 1). Pengaturan penegakan hukum tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu, diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penegakan hukum tindak pidana pemilu dilakukan melalui pembentukkan Gakkumdu sebagaimana diatur pada Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017, bahwa Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Untuk penyelesaian tindak pidana pemilu diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. 2). Penerapan tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu, belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum baik dari penyelenggara pemilu dan peserta pemilu sehingga proses penanganan tindak pidana pemilu dihentikan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Actions (login required)

View Item