KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA DI BENGKULU TENGAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA

NENY, ZARNIAWATI and Amancik, Amancik and Elektison, Somi (2020) KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA DI BENGKULU TENGAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (TESIS) TESIS SYARAT WISUDAH BENAR.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (43MB)

Abstract

Peneliti akan membahas kewenangan Camat dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa Tentang P-APBDes. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan camat dalam hal evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes di Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesdan Rancangan Peraturan Desa Tentang P-APBDes. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan kewenangan camat dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes dan P-APBDesdi Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan berdasarkan amanat pengaturan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa Tentang P-APBDes. Kata Kunci: Kewenangan Camat, Peraturan Desa, APBDesa.

Actions (login required)

View Item