PENGAWASAN PREVENTIF PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

NETANYA, MARGARETH and Ardilafiza, Ardilafiza and Amancik, Amancik (2020) PENGAWASAN PREVENTIF PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) JURNAL NETA BAHASA INDONESIA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (175kB)

Abstract

Peraturan daerah yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi daerah, proses penyusunan maupun implementasinya perlu dipantau secara terus menerus untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa semua ketentuan yang diatur dalam perda tersebut sudah mengikuti norma-norma/kaidah-kaidah yang berlaku yaitu memenuhi persyaratan sebagai peraturan yang baik. Sehingga diperukan pengawasan, hal inilah yang membuat penulis menganggap perlu dilakukannya analisa terhadap kedudukan pengawasan preventif peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah normative. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengaturan pengawasan preventif peraturan daerah berdasarkan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hanya terbatas pada konsep yang bersifat administratif evaluasi (evaluative administrative) saja.pengaturan pengawasan preventif peraturan daerah berdasarkan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belumlah memuat secara penuh tujuan dari pengawasan. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lebih kepada pengawasan represif dibandingkan prefentif. Ketentuan dan model pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menujukan bahwa model pengawasan preventif terhadap suatu produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak secara rinci mengatur pola pengawasan pada produk hukum daerah yang menekankan pada pengesahan Peraturan daerah (Perda). Kata Kunci: Kedudukan, Pengawasan Preventif, Peraturan Daerah, Undang-undang

Actions (login required)

View Item