PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELUMA DENGAN BKSDA PROVINSI BENGKULU

TOGIANA, FEBRIYANTI SIRAIT and Hamzah, Hatrik and Edra, Satmaidi (2020) PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELUMA DENGAN BKSDA PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) TESIS.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (25MB)

Abstract

Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa peranan Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator berikut kekuatan hukum yang mengikat terhadap proses penyelesaian sengketa antar instansi pemerintahan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut. Metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan studi kasus dilengkapi data sosiologis sebagai penunjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa antar instansi pemerintah, dalam hal ini BKSDA Provinsi Bengkulu dan DKP Kabupaten Seluma telah diselesaikan secara keperdataan melalui upaya Tindakan Hukum Lain yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejati Bengkulu untuk memediasi kedua belah pihak. Timbulnya Kesepakatan Bersama untuk mengembalikan fungsi awal Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma Register 93 dan terhadap bangunan di atasnya tetap dipertahankan sampai dengan paling lambat tahun 2024 setelah mencapai nilai 0 (nol) tanpa ada anggaran perbaikan ataupun pemeliharaan. Klausul kesepakatan tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh masing-masing instansi di atas materai yang cukup sehingga para pihak wajib melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tersebut sebagaimana mestinya. Tercapainya kata sepakat melalui mediasi maka dengan sendirinya persengketaan tersebut selesai atau berakhir. Dalam hal tercapainya Kesepakatan Bersama maka dibutuhkan penguatan dalam bentuk akta perdamaian sebagai putusan mediasi perlu didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Selain itu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara perlu diundang-undangkan dalam Lembara Negara sehingga aturannya menjadi jelas mengenai tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas keperdataan sehingga timbul kemandirian kerja bagi Jaksa Pengacara Negara itu sendiri. Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, mediasi, sengketa, instansi pemerintah

Actions (login required)

View Item