Pelaksanaan peraturan daerah kota bengkulu nomor 16 tahun 2013 tentang penyelengaraan pendaftaran dan pencatatan sipil

Yunandar, Yunandar and israndar, israndar and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih (2020) Pelaksanaan peraturan daerah kota bengkulu nomor 16 tahun 2013 tentang penyelengaraan pendaftaran dan pencatatan sipil. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) TESIS.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB)

Abstract

Analisis yuridis penyelenggaraan penerbitan KTP Elektronik oleh dinas kependududkan dan pencatatan sipil di daerah Kota Bengkulu. Yang dimaksud dengan instansi dalam pasal tersebut ialah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwewenang melaksanakaan pelayanan dalam urusan pemerintah dalam negri. Jenis penelitian ini adalah pemnilitan lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yaitu memaparkan secara mendalam dengan appa adanya secara objektif sesuai dengan data yang dikumpulkan. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif ysng berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarakan hasil pemahaman yang telah dilakukan oleh penulis tentang yuridis penyelenggaraan penerbitan KTP Elektronik oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota Bengkulu telah menerapkan peraturan UU No. 68 Tahun 2012 meskipun masih terdapat berbagai kendala. Dalam menyelengarakan suatu pelayanan, diperlukan adanya suatu standar operasional prosedur yang diketahui baik oleh pelaksanan pelayanan maupun pengguna pelayanan. Adapun standar oprasional presodur atau tatacara pelayanan serta prinsip pelayanan publik harus dilakukan secara tepat, tidak bweblit-belit, mudah dipahami sehingga pembentukan pelayaan harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Meskipun telah ada ketentuan berupa undang=undang, namun perlu produk turunan berupa peraturan daerah yang pada akhirnya mampu mengakomodir kebututhan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah itu sendiri. Hambatan dalam penyelenggaraan KTP Elektronik oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kora Bengkulu ada 2 jenis kendala internal yang dialami disduk capil adalah masalah sosialisasi tidak maksimal ,kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan peralatan yang tidak sesuai dan pendanaan yang minimal. Kendala eksternal yang terjadi di disduk capil kota Bengkulu adalah laju pertumbuhan pendudukan usia 17 tahun yang tinggi, mobilitas perpindahan penduduk yang tinggi terutama pendudukan migran atau pendatangan yang masuk kewilayahan administratif kota Bengkulu, dan yang terakhir adalah kesadaran masyarakat yang rendah. Faktor esternal ini harus ditangaini dan diselesaikan agar pengimplementasian program KTP-el bisa berjalan dengan baik. Kata Kunci: Analisis,yuridis,penyelenggaraan penerbitan, KTP Elektronik,Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Actions (login required)

View Item