PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BENGKULU

NURDINI, HAYATI and Emelia, Kontesa and Tito, sofyan (2020) PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) tesis.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem self assessment terhadap Wajib Pajak dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui hambatan penerapan sistem self assessment oleh wajib pajak dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak di Kota Bengkulu. Untuk menganalisa data penelitian digunakan analisis yuridis kualitatif. menunjukkan dalam pengumutan BPHTB melalui jasa PPAT, Sesuai dengan ketentuanUndang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan terlaksana dengan baik, mengingat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial, maka agar potensi tersebut bisa dioptimalkan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menerapkan kebijakan untuk melaksanakan reformasi perpajakan, yaitu dengan Self assesment. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Nomor 13 Tahun 2011 dalam pengumutan BPHTB melalui jasa PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya adalah : 1) Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan�peraturan BPHTB yang terus berkembang; 2) Data-data NJOP tahun terakhir belum diketahui apabila jual-beli dilakukan pada awal tahun sehingga harus meminta surat keterangan NJOP dari Kantor Pelayanan PBB setempat; 3) Jual�beli di bawah tangan seperti proses jual beli maupun pembagian warisan yang belum dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu untuk tanah�tanah yang belum bersertifikat, biasanya dalam transaksi hanya dikuatkan adanya saksi dan mengetahui Perangkat Kelurahan. Kata kunci : Self Assessment, wajib pajak, BPHTB.

Actions (login required)

View Item