ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 60/PID.SUS.TPK/2016/PN.BGL TANGGAL 16 FEBRUARI 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

EKA, ILHAM FERDIADY and Hamzah, Hatrik and Lidia, Br. Karo (2020) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 60/PID.SUS.TPK/2016/PN.BGL TANGGAL 16 FEBRUARI 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) Tesis Eka Ilham Ferdiady.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Korporasi diartikan “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Mengacu rumusan terminologi korporasi dalam undang-undang tindak pidana khusus dan bentuk korporasi, dinyatakan sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, contoh kasus faktual tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) Putusan Nomor : 60/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl. Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul permasalahan yakni, apakah dasar yuridis penuntut umum menuntut pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara PT. PSP, apakah dasar pertimbangan Hakim menghukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan membebaskan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT. PSP? Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan dasar yuridis penuntut umum menuntut pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara PT. PSP, untuk menganalisis dan menjelsakan dasar pertimbangan Hakim menghukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan membebaskan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT. PSP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier, pengumpulan bahan hukum studi di perpustakaan maupun mengakses melalui internet, pengolahan data menggunakan editing dan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan komparatif. Hasil penelitian penulis yaitu : (1) Dasar yuridis penuntut umum menuntut pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara PT. PSP, (2) Dasar pertimbangan hakim menghukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan membebaskan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT. PSP Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa : (1) Dasar Yuridis Penuntut Umum Menuntut Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Perkara PT. PSP mengacu pada asas double criminality serta teori siklus pencucian uang sebagaimana dalam rumusan delik Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU (2) Untuk memberikan anotasi hukum terhadap putusan, secara kajian akademik apabila membandingkan antara Surat Tunututan dengan Putusan Majelis Hakim terdapat perbedaan dalam penerapan norma hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang, adanya pendapat majelis hakim yang bertentangan antara pertimbangan hakim mengenai placement, Hakim tidak secara cermat mempertimbangan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucia uang, hakim mengesampingkan pembuktian Jaksa Penuntut Umum berdasarkan asas double criminality dan berdasarkan perbuatan korupsi dan pencucian uang merupakan simbiotik relationship. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang

Actions (login required)

View Item