KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT ) DALAM HIBAH ATAS BARANG TIDAK BERGERAK DI KOTA BENGKULU

Selviana, Valentine and Candra, Irawan and Akhmad, Muslih (2020) KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT ) DALAM HIBAH ATAS BARANG TIDAK BERGERAK DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (TESIS) TESIS.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Hibah atas Benda Tidak Bergerak Di Kota Bengkulu”. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuatan akta otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-- undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan organ negara, yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas-kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan notaris PPAT pembuatan akta adalah dalam bidang hukum hibah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan Notaris PPAT dalam hibah atas benda tidak bergerak di Kota Bengkulu? Dan Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta hibah yang dibuatnya apabila terjadi permasalahan hukum? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dilengkapi dengan yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan socio legal research. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan PPAT dalam pembuatan akta hibah atas benda tidak bergerak di Kota Bengkulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tanggung jawab notaris terhadap akta hibah yang dibuatnya apabila terjadi permasalahan hukum, terbagi dalam 3 (tiga) bentuk sanksi, yaitu sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administrasi. Kata Kunci : Akta Hibah, PPAT, Hibah

Actions (login required)

View Item