PELAKSANAAN PEMBAHARUAN PROSES PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA

ANDI, SETIAWAN and Antory, Royan and Lidia, Br. Karo (2020) PELAKSANAAN PEMBAHARUAN PROSES PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (TESIS) Tesis Andi Terbaru.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Telah banyak kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan, akan tetapi tidak menampakkan hasil yang begitu masif untuk mengurangi terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara menghentikan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis kualitatif dengan menggabungkan fakta di lapangan dan menganalisa dengan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya sehingga menghasilkan sebuah analisis dan kesimpulan. Dengan teknik penentuan sample yang telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kecakapan dan kedudukan yang dapat mewakili populasi penelitian. Penyelidikan tindak pidana korupsi seyogyanya menemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hukum progresif menghendaki para penegak hukum khususnya para Jaksa menindak para koruptor sesuai dengan hukum yang berlaku, namun dalam penyelesaian kasus tersebut tetap berpikir progresif. Pemikiran hukum progresif dalam pelaksanaanya telah diterapkan oleh Jaksa Penyelidik pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dengan melakukan pengehentian penyelidikan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum administrasi dengan cara mengembalikan kerugian negara dan dengan pertimbangan apabila diselesaikan melalui mekanisme pidana, biaya operasional yang ditanggung oleh negara jauh lebih besar dari kerugian negara yang mampu diselamatkan. Sehingga lebih membawa mamfaat lebih bagi banyak orang, khususnya pelaku masih diberi peluang untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari. Kata Kunci : Jaksa, Penyelidikan, Hukum Progresif

Actions (login required)

View Item