PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 33/S SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 814K / PDT / 2009 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU

OKTA, ORLANDO and Herawan, Sauni and Hamdani, Maakir (2020) PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 33/S SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 814K / PDT / 2009 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Text (tesis)
TESIS _Okta Orlando_NPM B2A015022.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur yang dilaksanakan dalam hal pembatalan sertipikat hak milik atas tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 814K/ PDT/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dan penelitian bersifat deskriptif, artinya penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai prosedur pembatalan sertipikat hak atas tanah, dengan melihat kesesuain antara aturan hukum berlaku dengan yang diterapkan dalam proses pembatalan suatu hak atas tanah. Pendekatan penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan pembatalan sertipikat, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur pembatalan hak atas tanah. Sedangkan populasi pada penelitian ini adalah, pihak yang berperkara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Kemudian data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembatalan sertipikat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saran yang dapat diberikan adalah terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah harus terpenuhinya seluruh syarat formil dalam pelaksanaan pembatalan hak atas tanah. Kata kunci : Pembatalan sertipikat tanah

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: irma rohayu
Date Deposited: 29 Sep 2023 08:40
Last Modified: 29 Sep 2023 08:40
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/16524

Actions (login required)

View Item View Item