KEABSAHAN AKTA HIBAH WASIAT YANG TERLAMBAT DIDAFTARKAN KE PUSAT DAFTAR WASIAT DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 116/Pdt/2016/Pt.Bdg).

MUTHMAINAH, MUTHMAINAH and Akhmad, Muslih and Andry, Harijanto (2020) KEABSAHAN AKTA HIBAH WASIAT YANG TERLAMBAT DIDAFTARKAN KE PUSAT DAFTAR WASIAT DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 116/Pdt/2016/Pt.Bdg). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) TESIS - MUTHMAINAH.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus. Wasiat dapat dibuat dalam akta otentik di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DWP). Salah satu contoh hibah wasiat yang terlambat didaftarkan ada pada Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG yang kasusnya diawali dengan kematian IH pada 20 Juli 2006, yang sebelum kematiannya, IH membuat Akta Hibah Wasiat (legaat) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005, dibuat di hadapan SS, SS baru mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (legaat) tersebut kepada DPW pada tanggal 22 Agustus 2006, melalui suratnya Nomor 03/SS/I/2006. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan dan tanggung jawab notaris terhadap akta hibah wasiat yang terlambat didaftarkan ke DPW (studi Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG), Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan literature yang relevan dengan penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Keabsahan akta hibah wasiat yang terlambat didaftrakan ke DPW yaitu akta hibah wasiat tersebut kehilangan otentisitasnya, menjadi akta bawah tangan, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan dan tanggung jawab notaris terhadap akta hibah wasiat yang terlambat didaftarkan ke DPW adalah hanya sebatas aktanya saja yaitu aktanya menjadi akta dibawah tangan dan pengadilan tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus karena yang berhak untuk menggelar sidang atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelaksanaan jabatan Notaris adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Kata Kunci: Akta, Hibah Wasiat, Pendaftaran

Actions (login required)

View Item