TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) TELUK SEPANG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 112/G/LH/2019/PTUN.BKL

Fitriya, Ramadani and Edra, Satmaidi and Beni, Kurnia Illahi (2022) TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) TELUK SEPANG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 112/G/LH/2019/PTUN.BKL. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) B1A018235_FITRIYA RAMADANI_SKRIPSI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional. Namun dalam pelaksanaan nya menimbulkan persoalan terkait lingkungan hidup dan masyarakat. Terkait permasalahan tersebut dapat dilihat dalam pendirian PLTU di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu. Masyarakat Teluk Sepang telah mengajukan gugatan kepada PTUN Bengkulu.Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL berpendapat bahwa penggugat tidak mempunyai legal standing, potensi PLTU di kemudian hari dapat dicegah dengan adanya dokumen Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) , dan PLTU Teluk Sepang merupakan PSN, sehingga dengan demikian kesesuaian tata ruang dapat mengacu ke Pasal 114a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan pendirian PLTU di Indonesia yang memuat pertimbangan mengenai lingkungan hidup menurut Peraturan Perundang-undanganan dan mendeskripsikan pertimbangan hukum pendirian PLTU Teluk Sepang menurut Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan analisi bahan hukum secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,dari semua pengaturan yang menjadi landasan pembangunan PLTU telah memberikan aspek perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat namun dalam hal dampak hasil operasional berupa limbah PLTU belum ada ketentuan khusus yang mengatur. Kedua, dalam pendirian PLTU Teluk Sepang Kota Bengkulu, belum mengacu sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan, sehingga terindikasi adanya cacat kewenangan, dan cacat substansi dan mengenai pertimbangan pendirian dalam putusan nomor 112/G/LH.2019/PTN.BKL belum sesuai karena putusan hakim belum mempertimbangkan keseluruhan peraturan mengenai pendirian PLTU Teluk Sepang. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pendirian PLTU, Peraturan Perundnag�undangan, Putusan PTUN

Actions (login required)

View Item