KAJIAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR : 143/Pid.Sus/2021/PN.Bgl DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN ASUSILA

ALYA, ZAFIRA RAHMI and Sudirman, Sitepu and Helda, Rahmasary (2022) KAJIAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR : 143/Pid.Sus/2021/PN.Bgl DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN ASUSILA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - ALYA ZAFIRA RAHMI (B1A018008).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (26MB)

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Bgl dalam kasus tindak pidana kesusilaan ITE atas nama terdakwa Ambarinto merupakan kasus perkara yang menarik perhatian karena dalam proses peradilan adanya ketidaksinambungan antara penetapan pasal yang didakwakan, surat tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum hingga surat putusan yang dibuat Majelis Hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan surat dakwaan dan surat tuntutan dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang�undangan dan pendekatan kasus/putusan. Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara penelusuran dokumentasi hukum dan informasi hukum serta kepustakaan hukum. Metode pengolahan bahan hukum ditulis dalam bentuk uraian yang sistematis, logis dan rasional. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa : (1) Surat dakwaan dan surat tuntutan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari adanya ketidaksinambungan antara penetapan pasal pada surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan di tahap penyidikan, dan ketidaksesuaian antara hasil pembuktian di persidangan dengan surat tuntutan; (2) Pada pertimbangan Hakim, Majelis Hakim menggunakan cara dalam pengambilan pertimbangan Hakim dengan sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangan, sehingga menimbulkan kekeliruan pada penetapan pasal yang terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pembuktian di persidangan, dan akibat yang ditimbulkan putusan tersebut harusnya batal demi hukum. Kata Kunci : Kesusilaan ITE, Dakwaan, Tuntutan, Pertimbangan Hakim, Putusan

Actions (login required)

View Item