TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN TABA PENANJUNG BENGKULU TENGAH BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ENMOI, EVALENTINA SOLIN and Iskandar, Iskandar and Sonia, Ivana Barus (2022) TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN TABA PENANJUNG BENGKULU TENGAH BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - ENMOI EVALENTINA SOLIN (B1A018001).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Batubara di Bengkulu Tengah dalam Pengelolaan lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk mengetahui Hambatan dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bertumpu pada data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Pertambangan PT. IBP di Bengkulu Tengah yaitu, melaksanakan program CSR dan PPM seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial dan publik, perijinan dan legalisasi, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat server yang disebut sebagai SPARING dan melakukan reklamasi pascatambang. Namun sejauh ini tanggung jawab sosial dan lingkungan belum terlaksana dengan baik sehingga masih terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti sungai menjadi keruh, pengikisan tanah yang mengakibatkan longsor dan polusi udara. Sedangkan hambatan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan dimulai dari pihak Pemerintah dalam hal pengawasan, minimnya pengetahuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian banyaknya peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menyebut kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat memunculkan penafsiran yang berbeda. Sehingga peraturan yang multitafsir tidak dapat berfungsi untuk mencapai tujuan utamanya. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pertambangan, Lingkungan Hidup.

Actions (login required)

View Item