PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BENGKULU DALAM MELAKUKAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

HELGA, MEIFA SAMOSIR and M.Yamani, Komar and Ahmad, Wali (2022) PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BENGKULU DALAM MELAKUKAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) SKRIPSI Helga Meifa Samosir.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Dalam kerangka mewujudkan sistem hukum nasional, tentunya harus memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam garis vertikal maupun horizontal. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham berperan sebagai koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dalam melakukan harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dalam melakukan harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, harmonisasi, otonomi daerah dan peraturan perundang�undangan sebagai landasan kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses harmonisasi merupakan hal yang penting mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum pernah dilakukan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah Provisi Bengkulu. Kendala belum pernah dilakukannya harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu antara lain disebabkan oleh egoisme sektoral, pola koordasi yang kurang efektif dan terdapat dualisme pedoman yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang�undangan. Kata kunci : Kewenangan, Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah

Actions (login required)

View Item