PENGAWASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPLH) USAHA LAUNDRY DI KELURAHAN KANDANG LIMUN KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGUNGAN HIDUP

PUTRI AYU, LESTARI and Edra, Satmaidi and Ari, Wirya Dinata (2022) PENGAWASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPLH) USAHA LAUNDRY DI KELURAHAN KANDANG LIMUN KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGUNGAN HIDUP. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - PUTRI AYU LESTARI (B1A018335).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (5MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pelaku usaha kecil memenuhi dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH). Usaha kecil di Kota Bengkulu mengalami perkembangan yang cukup pesat seperti usaha laundry. Berdasarkan data dari DPMPTSP Kota Bengkulu terintegrasi dengan aplikasi OSS terdapat 31 laundry yang wajib dilengkapi dokumen SPPLH. Pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen SPPLH. Pelaku usaha laundry melaksanakan usahanya berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam dokumen SPPLH. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pengawasan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH) Usaha Laundry di Kelurahan Kandang Limun Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan analisis data secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan belum dijalankan secara maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku yang memiliki kewenangan pengawasan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha laundry. Selain itu, pengawasan hanya dilakukan apabila ada laporankhusus terkait usaha laundry yang telah memiliki SPPLH yaitu sebanyak dua kali setahun dan tidak pernah melakukan sidak. (2) Hambatan pengawasan pelaksanaan dibagi menjadi hambatan hukum dan non hukum, pada hambatan hukum yaitu regulasi yang ada tidak berjalan secara maksimal, sedangkan hambatan non hukum yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki oleh DinasLingkungan Hidup Kota Bengkulu sehingga tidak mampu menjalankan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha yang memiliki dokumen SPPLH, serta kurangnya sosialisasi sarana dan prasarana. KATA KUNCI : Pengawasan, Pelaksanaan, SPPLH, Usaha Laundry

Actions (login required)

View Item