PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU)

ULUNG, SUKATON and M. Yamani, M. Yamani and Tri, Andika (2022) PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - Ulung Sukaton.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu)”. Skripsi ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. (2) Untuk mengetahui faktor�faktor penghambat pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Penulis menggunakan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis, yang menggunakan sumber data primer dan menggunakan pola penelitian ilmu-ilmu sosial. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara kepada informan dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dinalisisi dengan metode analisa deskripsif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh diketauhi bahwa: (1) Pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu belum berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Faktor penghambat pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dikarenakan terjadinya over capacity, kurangnya petugas yang ada di Lapas dan anggaran dana yang terbatas. Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan dan Makanan, Lembaga Pemasyarakatan, Perempuan, Narapidana, Bengkulu

Actions (login required)

View Item