TINJAUAN YURIDIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PADA LAHAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU

Anjas, Mandala Prasodjo and Edra, Satmaidi and M.Yamani, Yamani (2022) TINJAUAN YURIDIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PADA LAHAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI (ANJAS MANDALA PRASODJO B1A018143).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (6MB)

Abstract

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di wilayah Indonesia, membuat pemerintah semakin gencar menerbitkan izin usaha pertambangan, hingga dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih dengan izin usaha lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait tinjauan yuridis izin usaha pertambangan batubara pada lahan hak guna usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Penyebab terjadinya tumpang tindih antara hak guna usaha perkebunan dengan izin usaha pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu, (2) Keabsahan izin usaha pertambangan batubara yang tumpang tindih dengan hak guna usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama hal tersebut dikarenakan penerbitan izin pertambangan batubara di atas lahan HGU Perkebunan, dengan dalih bahwa izin pertambangan tidak berdasarkan pada izin lokasi dan sektor pertambangan merupakan sektor yang harus diprioritaskan, serta disebabkan tindakan unprosedural yang dilakukan oleh pejabat TUN dalam penerbitan IUP batubara dikarenakan tidak berlandaskan pada asas kecermatan, serta dari segi substansi izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua mengenai keabsahan diterbitkannya izin usaha pertambangan batubara yang tumpang tindih dengan hak guna usaha perkebunan, dinilai sebagai izin yang tidak valid atau tidak sah, dikarenakan izin yang diterbitkan cacat secara prosedur dan substansi, bentuk dari cacat prosedural yang dilakukan ialah dalam penerbitan IUP batubara pemerintah dinilai tidak cermat dalam menentukan lokasi pertambangan, dikarenakan penerbitan IUP batubara hanya berdasarkan pada peta kawasan peruntukan pertambangan (KKP) dan peta Tata Ruang Wilayah saja. Sementara cacat substansial dalam hal ini adalah pemerintah menetapkan Izin Usaha Pertambangan batubara di atas lahan HGU yang sedang beroperasi, yang seharusnya IUP batubara diberikan pada WIUP bukan pada Lahan HGU Perkebunan. Dalam hal ini Lahan HGU yang diterbitkan IUP batubara tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, Sehingga status hukum dari izin yang diterbitkan dinyatakan batal demi hukum. Kata Kunci : Izin Usaha Pertambangan, Batubara, Lahan Hak Guna Usaha, Perkebunan

Actions (login required)

View Item