IMPLEMENTASI PASAL 13 PERMENPAN RB NO 28 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYETARAAN JABATAN DI UNIVERSITAS BENGKULU

Pertiwi, Gema and Achmad, Aminudin and Sugeng, Suharto (2023) IMPLEMENTASI PASAL 13 PERMENPAN RB NO 28 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYETARAAN JABATAN DI UNIVERSITAS BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Preview

Text Tesis dan lampiran gema pertiwi_compressed-1-148_compressed (1) - library unib.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penghapusan eselon merupakan amanah presiden Jokowi, perubahan struktur dan birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat bagaimana implementasi Pasal 13 Permenpan RB No 28 Tahun 2019 dan fenomena yang muncul setelah implementasinya di Universitas Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Penelitian ini menemukan fenomena sbb ; pertama adalah jabatan fungsional yang diusulkan menyimpang jauh dari tusi tanggung jawaban sebelumnya, kedua adalah pejabat fungsional merangkap Koordinator dan Sub Koordinator dimana pekerjaan lama sebagai pejabat struktural masih sangat dominan, ketiga adalah terkait dengan perubahan penghasilan, ada perbedaan tunjangan jabatan struktural dengan jabatan fungsional, untuk jabatan fungsional berbeda-beda besar tunjangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur jabatan fungsional tersebut, keempat ; penyetaraan justru menurunkan kinerja organisasi, karena pejabat fungsional masih tetap mengerjakan pekerjaan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator, rangkap jabatan ini membuat kebingungan, kelima adalah adanya kecanggungan birokrasi dimana para pejabat hasil penyetaraan ini tidak bisa lagi melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap SDM di bawahnya tapi mereka masih sebagai Koordinator dan Sub Koordinator, keenam adalah kekosongan jabatan/posisi Koordinator dan Sub Koordinator karena banyak yang pensiun dan kekosongan tersebut tidak bisa diisi sebelum OTK baru disahkan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah implementasi Permenpan RB no 28 tahun 2019 ini menimbulkan banyak masalah dan fenomena baru di institusi yang menjalankannya akibat kurangnya sosialisasi dan kajian mendalam terkait kebijakan baru ini oleh pemerintah.

Actions (login required)

View Item