ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XIX/2021 DALAM PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBARANTASAN KORUPSI

Andreas, Wirananta and Ardilafiza, Ardilafiza and Pipi, Susanti (2022) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XIX/2021 DALAM PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBARANTASAN KORUPSI. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Andreas Wirananta B1A018151 2022.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Sebagai Negara Hukum tentu adalah kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menegakkan hukum, dalam kasus alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang dinilai merugikan hak konstitusional karena multitafsir dalam pasal 69B dan 69C dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberatasan Korupsi, yang berujung pada uji materil kedua pasal tersebut dan berujung pada Mahkamah Konstitusi menolak untuk sepenuhnya, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan , apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menolak permohonan untuk seluruhnya yang dan bagaimana hak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi jika ditinjau dari Conccuring Opinion dalam putusan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekalipun putusan tersebut adalah menolak untuk seluruhnya namun logika hakim dalam pertimbangan hukumnya dinilai abai terhadap nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan hak konstitusional yang diatur dalam konsitusi, juga dalam Conccuring Opinion memuat dengan jelas bagaimana hak pegawai KPK jika dilihat dari Conccuring Opinion dimana para pegawai harus tetap diangkat sepanjang memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2014 dan jaminan pensiun bagi pegawai KPK yang telah mencapai batas usia serta penghargaan bagi pegawai KPK karena dedikasinya selama 2 tahun yang tidak diragukan Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, KPK, Alih Status

Actions (login required)

View Item