PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BIDANG UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DI KOTA BENGKULU

FARHAN, ALIEF RAMADHAN and Iskandar, Iskandar and Edra, Satmaidi (2022) PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BIDANG UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI CETAK FARHAN OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Terdapat 4.322 UMKM yang beroperasi di Kota Bengkulu namun hanya 1.404 UMKM yang memiliki izin, padahal OSS memberikan kemudahan pendaftaran izin usaha. Perbedaan OSS dengan perizinan sebelumnya yaitu dalam sistem perizinan pemohon izin memenuhi syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha, melalui OSS pemohon izin mendapatkan izin usaha terlebih dahulu barulah melengkapi syarat. Penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara OSS bidang UMKM, dan untuk mengetahui hambatan dalam penerbitan perizinan berusaha melalui OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara OSS bidang UMKM di Kota Bengkulu belum terlaksana sebagaimana mestinya karena banyak UMKM yang belum memiliki izin tetap beroperasi tanpa memiliki izin usaha dari OSS, karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 hanya mengatur sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai pemberi layanan perizinan berusaha dan tidak ada aturan yang mengatur sanksi untuk pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha. Hambatan dalam penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS bidang UMKM di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor :(1) hukumnya yang tidak komprehensif mengatur tentang sanksi apabila UMKM yang tidak memiliki izin usaha melalui OSS,(2) masih terbatasnya petugas di DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha,(3) sarana dan fasilitas yang masih belum memadai, (4) masyarakat masih kurang mengerti tentang proses pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS. Kata kunci : Pelaksanaan, Perizinan Berusaha, OSS,UMKM

Actions (login required)

View Item