PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DI KAWASAN TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU

Muhammad, Iqbal and Iskandar, Iskandar and Beni, Kurnia Illahi (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DI KAWASAN TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) skripsi Muhammad iqbal (B1A017288) (1).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir banyak ditemukan pelanggaran pada kawasan Jalur Hijau , Taman Kota dan Tempat Umum di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu, seperti masih ada beberapa pedagang yang berjualan pada area jaluar di Jl. S. Parman, Jl. Basuki Rahmat, dan Jl. Cendana. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelanggaran di Jalur Hijau, Taman Kota dan Tempat Umum sangat diperlukan, agar tidak semakin banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah imengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran di Kawasan tertib Jalur Hijau, Taman, dan tempat Umum dan mendeskripsikan hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Di Kawasan Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran di Jalur Hijau, Taman Kota dan Tempat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Bengkulu saat ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya upaya pengaman dan kurang tegasnya pemberian sanksi terhadap para pelanggar. Faktor penghambat yang dialami dalam melaksanakan penegakan hukum adalah Minimnya jumlah anggota Satpol PP, tidak adanya anggaran untuk melaksanakan penegakan hukum, kurangnya transportasi yang dapat digunakan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum. Kata Kunci : Jalur Hijau, Taman Kota, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Kota Bengkulu.

Actions (login required)

View Item