IMPLIKASI ALIH KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Nadia, Nurul Utami and Iskandar, Iskandar and Tri, Andika (2022) IMPLIKASI ALIH KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI NADIA NURUL UTAMI B1A018057 (2).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus saat ini menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dimana sebelumnya kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan untuk menciptakan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan, namun pada kenyataannya muncul permasalahan baru salah satunya berkaitan dengan rentang kendali dan masalah kewenangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji dua permasalahan, yaitu yang pertama bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap alih kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Bengkulu dan yang kedua apa hambatan bagi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Provinsi Bengkulu sudah bisa dikatakan efektif dan efisien setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Bengkulu pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah masih belum cukup efektif dan efisien. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan, rentang kendali Pemerintah Provinsi Bengkulu yang cukup jauh, pengawasan, serta kondisi geografis dan kultural dari masing-masing daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Alih Kewenangan, Pendidikan.

Actions (login required)

View Item