DUKUNGAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PADA PROGRAM PEMULIHAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

Tristanto, Aris and Yunilisiah, Yunilisiah and Tamrin, Bangsu (2023) DUKUNGAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PADA PROGRAM PEMULIHAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text Thesis Aris Tristanto Dukungan Sosial_compressed (1) - Aris Tristanto.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Aspek pertama dari dukungan sosial pemerintah adalah anggaran berkaitan dengan kesehatan mental. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prioritas anggaran berkaitan dengan kesehatan mental di DINSOS PPKBPPPA dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam tiga tahun terakhir mengalami perubahan anggaran demi penanganan COVID-19. Meskipun begitu dalam tiga tahun terakhir program pemulihan ODGJ di Kota Padang Panjang masih dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja DINSOS PPKBPPPA dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang melalui konsep value for money pada pengukuran ekonomis dari tahun 2019 sampai 2021 dapat dikatakan ekonomis, hal ini karena realisasi belanja lebih kecil dari target belanja tetapi menghasilkan kegiatan diatas dari target yang diharapkan. Terkait dengan pengukuran efisien dari tahun 2019 sampai 2021 dapat dikatakan efisien, kecuali pada tahun 2020 untuk Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang dikatakan efisiensi berimbang karena nilai perbandingan persentase realisasi anggaran sama dengan persentase realisasi kegiatan. Sedangkan untuk pengukuran efektivitas dari tahun 2019 sampai 2021 dapat dikatakan efektif karena persentase realisasi kinerja lebih dari persentase target kinerja. Aspek kedua dari dukungan sosial adalah implementasi mengenai program-program kesehatan mental yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian terkait dengan implementasi mengenai program-program kesehatan mental yang dikaji dengan perspektif implementasi problems approach, maka diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang berjalan cukup efektif karena baik dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Apabila dilihat dari sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas masih belum mencukupi. Hal tersebut karena DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang tidak memiliki pekerja sosial yang tersertifikasi. Pada aspek disposisi, maka dapat dikatakan bahwa semua nya bersikap positif tanpa ada penolakan. Namun demikian sikap pelaksana yang positif tidaklah berarti apa-apa tanpa didukung dana yang tersedia dan fasilitas yang memadai. Selain itu kejelas SOP juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang belum memiliki SOP dalam penanganan masalah gangguan jiwa. Terkait Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang maka diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang berjalan cukup efektif karena baik dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Apabila dilihat dari sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas sudah baik. Pada aspek disposisi, maka dapat dikatakan bahwa semua nya bersikap positif tanpa ada penolakan. Namun demikian sikap pelaksana yang positif tidaklah berarti apa-apa tanpa didukung dana yang tersedia dan fasilitas yang memadai. Selain itu kejelas standar operasional prosedur juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang belum memiliki SOP dalam penanganan masalah gangguan jiwa. Hal ini mengakibatkan penanganan kasus ODGJ tidak tertangani secara komprehensif. P2KBP3A Kota Padang Panjang tidak memiliki pekerja sosial yang tersertifikasi. Pada aspek disposisi, maka dapat dikatakan bahwa semua nya bersikap positif tanpa ada penolakan. Namun demikian sikap pelaksana yang positif tidaklah berarti apa-apa tanpa didukung dana yang tersedia dan fasilitas yang memadai. Selain itu kejelas SOP juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang belum memiliki SOP dalam penanganan masalah gangguan jiwa. Terkait Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang maka diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang berjalan cukup efektif karena baik dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Apabila dilihat dari sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas sudah baik. Pada aspek disposisi, maka dapat dikatakan bahwa semua nya bersikap positif tanpa ada penolakan. Namun demikian sikap pelaksana yang positif tidaklah berarti apa-apa tanpa didukung dana yang tersedia dan fasilitas yang memadai. Selain itu kejelas standar operasional prosedur juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang belum memiliki SOP dalam penanganan masalah gangguan jiwa. Hal ini mengakibatkan penanganan kasus ODGJ tidak tertangani secara komprehensif. mengalami gangguan jiwa di daerah nya dan memberikan bantuan kepada keluarga orang yang mengalami gangguan jiwa dalam bentuk mencari bantuan pelanyanan. Terkait pendidikan dan pelatihan dalam bidang kesehatan mental oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dalam implementasinya diberikan kepada keluarga ODGJ melalui puskesmas yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang juga memberikan pendidikan dan pelatihan pada SDM di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang menangani masalah kesehatan jiwa. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan indikator input, proses, hasil, dan produktivitas menurut teori efektifitas, maka diketahui bahwa pendidikan dan pelatihan dalam bidang kesehatan mental yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang kepada kepada keluarga ODGJ dan SDM di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari keluarga mengetahui tentang gangguan jiwa dan pengobatanya, cara mengatasi gejala, cara mengelola beban keluarga, mengelola stress, menghadapi stigma dan melakukan advokasi bagi ODGJ. Terkait dengan SDM dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang terlihat dari meningkatkan keterampilan pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan sehingga terpenuhinya tujuan untuk membuat pegawai menjadi terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Aspek keempat adalah melakukan kampanye masif melalui promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat. Dalam mengkaji promosi kesehatan yang dilakukan oleh DINSOS PPKBP3A Kota Padang Panjang dan Dinas Kesehatan Kota Padang maka peneliti melihatnya dari tiga metode atau teknik promosi kesehatan yaitu (1) metode berdasarkan pada pendekatan perorangan; (2) metode berdasarkan pendekatan kelompok; (3) metode berdasarkan pada pendekatan massa (public) Menurut peneliti, tiga metode dalam promosi kesehatan yang dilakukan oleh DINSOS PPKBP3A Kota Padang Panjang dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah membentuk perilaku baru di masyarakat Kota Padang Panjang yaitu kepedulian masyarakat terhadap ODGJ, terutama bagi keluarga yang memiliki ODGJ senantiasa melakukan perawatan dan advokasi bagi ODGJ agar dapat mempertahankan kesehatan ODGJ. Hal ini dapat terwujud di Kota Padang Panjang karena adanya komunikasi sosial berupa informasi yang diterima oleh individu tersebut. Dalam hal dukungan sosial pemerintah Kota Padang Panjang terkait ODGJ, terlihat bahwa pemerintah telah berperan penting dalam hal membangun mekanisme untuk pemulihan ODGJ, dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan serta edukasi baik pada masyarakat maupun penyedia layanan melalui DINSOS PPKBP3A Kota Padang Panjang dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Meskipun pemerintah Kota Padang Panjang telah bekerja optimal tetapi berdasarkan hasil penelitian, peneliti masih menemukan beberapa kekurangan. Sehingga secara Kuantitas dapat dikatakan optimal mengacu pada standar pelayanan minimal yang ada, sedangkan secara kualitas dapat dikatakan belum optimal karena masih adanya ketidak sempurnaan di dua aspek yaitu anggaran dan kebijakan.

Actions (login required)

View Item