ANALISIS POLA PEMENUHAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU

ROSWITA, ROSWITA and Slamet Widodo, Slamet Widodo and Effed Darta Hadi, Effed Darta Hadi (2018) ANALISIS POLA PEMENUHAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU. Masters thesis, UNIVERSITAS BENGKULU.

[img] Archive
TESIS WITA.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (3MB)

Abstract

Jabatan Struktural merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pola pemenuhan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, berdasarkan aspek persyaratan, pengumuman, seleksi, evaluasi dan penempatan? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pemenuhan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dari segi persyaratan, identifikasi, seleksi, evaluasi dan penempatan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif, responden ditetapkan dengan teknik purposive sampling yaitu pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan mengisi jabatan struktural pada masa pelaksanaan riset satu periode jabatan kepala daerah berjumlah 75 responden. Dilakukan juga wawancara untuk mendukung tanggapan responden dengan lima orang informan, yakni Kepala Biro Umum, Sekretaris Baperjakat Bengkulu, Kepala BKPD dan dua orang Pejabat eselon III dan IV yang dinonjobkan dari jabatan struktural. Analisis data dilakukan dua tahap, pertama menganalisis hasil kuesioner dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan distribusi rata-rata dan kedua analisis kualitatif Hasil penelitian diketahui bahwa pola pemenuhan jabatan struktural di Pemda Provinsi Bengkulu selama ini belum dilakukan secara terbuka. Hasil ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: (1) Persyaratan Pejabat Struktural, secara umum persyaratan telah sesuai dengan peraturan yang ada, seperti adanya persyaratan prestasi kerja, masa kerja, usia dan Diklat kepemimpinan. Namun demikian, masih ada pegawai yang mengisi jabatan struktural tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. (2) Pengumuman Pejabat Struktural, belum sesuai dengan aturan yang ada, tidak dilakukan pengumuman secara terbuka, baik melalui media elektronik maupun media cetak kepada seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. (3) Seleksi Pejabat Struktural, secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang ada, adanya panitia seleksi, adanya seleksi administrasi dan kompetensi. Namun demikian, unsur panitia seleksi yang dibentuk tidak melibatkan unsur eksternal seperti akademisi, pakar dan profesional. Tidak dilakukannya pengumuman tiap tahapan hasil seleksi dan pihak Baperjakat tidak diikutsertakan dalam melakukan pertimbangan hasil seleksi. (4) Monitoring dan Evaluasi Pejabat Struktural, telah sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan dengan cara menyampaikan pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan kepada Mendagri dan Menpan serta ditembuskan ke BKN. (5) Penempatan PejabatStruktural, belum sesuai dengan aturan yang ada, tidak dilibatkannya Baperjakat dalam memberi pertimbangan dan usulan dalam penempatan pejabat struktural. Kesimpulan penelitian ini bahwa pola pemenuhan jabatan struktural di Pemda Provinsi Bengkulu belum dilakukan secara terbuka. Pemda Provinsi Bengkulu seharusnya memiliki komitmen untuk menerapkan pola pemenuhan jabatan struktural terbuka dalam pengisian jabatan administrasi atau setara dengan eselon III ke bawah. Pemda Provinsi Bengkulu dapat memperbaiki pola pemenuhan jabatan struktural terbuka selama ini dengan cara memperhitungkan latar belakang pendidikan calon pejabat struktural dengan jabatan yang diembannya, mengumumkan adanya jabatan struktural yang lowong kepada seluruh OPD di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu, membentuk pansel secara profesional dengan melibatkan unsur eksternal seperti akademisi, pakar dan profesional, serta melakukan pengumuman setiap tahapan hasil seleksi, terakhir melibatkan Baperjakat dalam memberi pertimbangan dan usulan dalam penempatan pejabat struktural.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Postgraduate Program > Magister Manajemen
Depositing User: 022 Lili Haryanti
Date Deposited: 25 Feb 2019 07:43
Last Modified: 25 Feb 2019 07:43
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/17473

Actions (login required)

View Item View Item