ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR MENGENAI ANGGARAN PADA PEMILUKADA TAHUN 2010

Satriana , Nova and Titiek , Kartika Hendrastiti and Achmad , Aminudin (2011) ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR MENGENAI ANGGARAN PADA PEMILUKADA TAHUN 2010. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text Skripsi Nova Satriana FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (12MB)

Abstract

Latar belakang pada penelitian ini adalah pemilukada Kaur pada tahun 2010 harus dilakukan dalam dua putaran, karena pada putaran pertama tidak ada calon yang mendapatkan suara sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun terjadi masalah kekurangan anggaran untuk penyelenggaraan pemilukada putaran kedua tersebut. Oleh karena itu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan dan proses perumusan kebijakan Pemda Kaur dalam menangani masalah kekurangan anggaran untuk pemilukada Kaur putaran kedua tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian didapat melalui observasi, wawancara tak terstruktur, penelusuran dokumen, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki data yang diperlukan, sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan pemilukada Kaur putaran kedua sebenarnya telah disepakati oleh KPU dan pemda dalam MoU, yaitu 5,5 Milyar. Akan tetapi, ketika akan dilaksanakan pemilukada putaran kedua, pemda Kaur tidak dapat memenuhi anggaran yang diajukan KPU, dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, pemda merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan tiga alternatif, yaitu: pertama mengurangi belanja daerah, alternatif ini dinilai kurang efisien karena mengganggu program-program pemerintah yang lain/yang sedang berlangsung. Kedua melakukan pinjaman, alternatif ini juga dinilai kurang efektif dan efisien, karena pada saat pengembalian pinjaman tersebut, tentu saja akan menjadi tanggungan Kuangan Daerah Kabupaten Kaur selanjutnya. Dan yang ketiga adalah menganggarkan dana pemilukada putaran kedua pada APBD Tahun Anggaran 2011. Alternatif ini dirasa paling efektif dan efisien bagi pemda Kaur. Karena dengan demikian, maka anggaran pemilukada dapat disediakan tanpa mengurangi belanja daerah pada tahun 2010 serta tidak pula akan menjadi beban pembayaran hutang pada tahun-tahun berikutnya. Jadi kebijakan yang diambil pemda Kaur adalah menganggarkan dana pemilukada putaran kedua pada APBD Tahun Anggaran 2011. Namun kebijakan tersebut dirasa kurang tepat oleh masyarakat Kaur, karena menyebabkan tertundanya pelaksanaan pemilukada putaran kedua hingga tahun 2011, dan penundaan tersebut dirasa sangat lama sehingga menyebabkan kejenuhan. Sedangkan bagi Penjabat Bupati Kaur, penundaan tersebut menguntungkan karena membuat masa jabatannya menjadi lebih lama.

Actions (login required)

View Item