PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, LINGKUNGAN POLITIK DAN UKURAN PEMERINTAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PAPUA DAN PAPUA BARAT

Sruwally, Merlin and Husaini, Husaini and Fadli, Fadli (2022) PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, LINGKUNGAN POLITIK DAN UKURAN PEMERINTAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PAPUA DAN PAPUA BARAT. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) Cetak SKRIPSI_MERLIN SRUWALLY C1C017153_compressed.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (968kB)

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat bedasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayainya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pada pemerintah daerah Papua dan Papua Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat periode 2019-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah secara signifikan berpengaruh terhadap transparansi, namun kualitas laporan keuangan dan lingkungan politik tidak berpengaruh terhadap transparansi. Imblikasi dari penelitian ini memberikan informasi teoritis mengenai teori yang digunakan sebagai teori utama penelitian ini yaitu teori agensi sebagai teori pendukung, selain itu implikasi dari penelitian ini sebagai informasi bagi pihak pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait kegiatan utama pemerintah daerah dan menjadi acuan dengan memberikan bukti empiris untuk penelitian selanjutnya.

Actions (login required)

View Item