KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 22E AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

NUGRAHA RAMADHAN, ALAN and Ardilafiza, Ardilafiza and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih (2018) KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 22E AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Archive (Thesis)
SKRIPSI.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Indoensia menganut sistem Bikameral yakni DPR dan DPD yang kedudukan antara DPD dan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan legislasi, dan bisa saling mengontrol satu sama lainnya. tujuan awal dibentuknya Lembaga ini untuk mewakili daerah daerah yang tidak terjangkau oleh DPR, karena menjadi anggota DPD dipilih berdasarkan provinsinya tentu kembali orientasi kepentingan daerahlah yang diutamakan. Jika anggota DPD juga menjadi anggota Partai Politik tentu tidak ada lagi sekat pembeda antara anggota DPR dan DPD secara konsititusi, maka yang awalnya DPD dibentuk untuk mewakili daerah dengan masuknya anggota DPD menjadi anggota partai politik lunturlah independensi yang dipegang oleh anggota DPD selama ini. Untuk mendapatkan jawaban ecara ilmiah, maka permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Anggota DPD menjadi anggota partai politik secara norma tidak dibenarkan.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: 164 Irma Rohayu
Date Deposited: 04 Apr 2019 08:44
Last Modified: 11 Apr 2019 04:14
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/17722

Actions (login required)

View Item View Item