KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

GANDA TIAR SITORUS, HARYS and Hamzah, Hatrik and Herlita, Eryke (2018) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Archive (Thesis)
PDF skripsi Harys.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (2MB)

Abstract

Saksi pelaku (justice collaborator) adalah saksi yang juga merupakan seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Justice collaborator mempunyai peran yang penting dalam upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan terorganisir. Oleh karena itu perlindungan terhadap justice collaborator merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keamanannya dalam proses peradilan sehingga dapat memberikan keterangan secara objektif dan tanpa rasa takut. Upaya perlindungan terhadap justice collaborator dapat terlaksana dengan baik apabila dilengkapi dengan kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam kenyataannya sekarang peraturan perundang-undangan yang ada belum begitu jelas mengatur mengenai perlindungan justice collaborator sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan belum maksimal dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk dapat menjalankan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai perlindungan saksi pelaku (justice collaborator) dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam perlindungan saksi pelaku (justice collaborator) dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan saksi pelaku (justice collaborator) dalam hukum positif Indonesia masih belum maksimal. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang ada masih belum mengatur dengan jelas mengenai syarat-syarat dan prosedur untuk menjadi justice collaborator, hak-hak dan penghargaan yang dapat diperoleh, serta wewenang lembaga hukum yang terkait sehingga tidak memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum. Adapun kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia diharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menentukan justice collaborator, hak-hak dan penghargaan yang dapat diperoleh justice collaborator, serta bentuk kerja sama antar lembaga hukum yang terkait dalam memberikan perlindungan terhadap justice collaborator.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: 164 Irma Rohayu
Date Deposited: 11 Apr 2019 02:12
Last Modified: 11 Apr 2019 02:12
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/17933

Actions (login required)

View Item View Item