Akibat hukum penghapusan syarat diskresi tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan pada 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja suatu tinjauan ngara hukum

Riska, Dayanti and Jonny, Simamora and Beni, Kurnia Illahi (2022) Akibat hukum penghapusan syarat diskresi tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan pada 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja suatu tinjauan ngara hukum. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) SKRIPSI_Ririn Pebiyola.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (549kB)

Abstract

Perubahan syarat diskresi pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbukan perdebatan mengenai hakikat diskresi. Pada Undang�Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diskresi dipahami sebagai tindakan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diskresi dipahami sebagai tindakan yang tidak perlu terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Dari kedua regulasi tersebut, terlihat adanya perbedaan dalam memahami hakikat diskresi. Untuk itu, dalam penelitian ini akan membahas, pertama, apakah perubahan syarat diskresi dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan hakikat diskresi? lalu yang kedua, bagaimana akibat hukum terhadap diskresi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah, pertama pada hakikatnya diskresi merupakan tindakan yang berdasarkan pada hukum (ius), bukan peraturan perundang-undangan (wet). Kedua, akibat hukum terhadap diskresi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap absah (sah) dengan dilegitimasi dengan berdasarkan pada hukum (ius). Berdasarkan hasil kajian diatas penelitian menyimpulkan, pertama perubahan syarat diskresi dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan hakikat diskresi. Kedua, diskresi yang bertentangan dengan peraturan perundang�undangan tetap sah sepanjang tetap berdasarkan pada hukum (ius) dan tujuan dalam penggunaannya jelas. Kata Kunci : Hakikat, Diskresi, Akibat Hukum, Undang-Undang.

Actions (login required)

View Item