IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 TERHADAP KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH BAGI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

WAHYU, IMAM and Ardilafiza, Ardilafiza and putra, Perdana (2022) IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 TERHADAP KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH BAGI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. UNSPECIFIED thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) WAHYU IMAM B1A018034 SKRIPSI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Pemilihan Umum menjadi salah satu agenda utama yang diselenggarakan oleh pemerintah guna memfasilitasi penyerahan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat kepada pejabat negara yang ditunjuk dengan harapan pejabat yang bersangkutan menyusun setiap program kerja yang bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat secara keseluruhan di suatu wilayah. Dalam hal ini, Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan wadah penyaluran kedaulatan rakyat di daerah otonom mempunyai nilai strategis sehingga harus dilaksanakan tanpa ada halangan yang menunda penyelenggaraannya. Akan tetapi, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara khusus merupakan peraturan perundang-undangan mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah menunda penyelenggaraan pemilihan hingga tahun 2024 yang menimbulkan permasalahan baru. Adapun permasalahan tersebut yakni berkaitan dengan implikasinya terhadap eksistensi jabatan Kepala Daerah yang seakan hilang akibat dari banyaknya jumlah Kepala Daerah yang habis masa jabatan hingga problemtikamengenai implikasi Penjabat Kepala Daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah. Peneltian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang�undangan dan pendekatan koseptual. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwasanya, 1. jabatan Kepala Daerah secara filosofis ketatanegaraan sebagai penyelenggara tertinggi otonomi di daerah menjadi hilang akibat dijabat oleh Penjabat Kepala Daerah dan 2. terdapat berbagai macam kekurangan dari segi penyelenggaraan otonomi daerah bagi tiap-tiap daerah yang dipimpin berdasarkan pada jenis kewenangan yang disebabkan Penjabat Kepala Daerah secara filosofis dan kewenangan tidak sama dengan Kepala Daerah definitif. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Penjabat, Otonomi Daerah.

Actions (login required)

View Item