IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN SUBSIDI KPR OLEH KEMENTERIAN PUPR RI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN RUMAH BERSUBSIDI PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BENGKULU

YUNI, INTAN SARI R. and Candra, Irawan and Widiya, N Rosari (2022) IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN SUBSIDI KPR OLEH KEMENTERIAN PUPR RI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN RUMAH BERSUBSIDI PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS YUNI INTAN-dikonversi.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

KPR bersubsidi merupakan fasilitas dari pemerintah yang disalurkan melalui bank. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi hukum pembatalan subsidi KPR oleh Kementerian PUPR RI terhadap perjanjian pembiayaan rumah bersubsidi pada PT. Bank Syariah IndonesiaCabang Bengkulu (2). untuk menjelaskan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi pembatalan subsidi KPR oleh Kementerian PUPR RI terhadap nasabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1). Implikasi hukum yang terjadi dari pembatalan subsidi KPR tersebut terhadap perjanjian pembiayaan rumah bersubsidi menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal untuk keseluruhannya. Akan tetapi hak nasabah atas subsidi menjadi berakhir dan timbul kewajiban membayar harga rumah sesuai dengan harga pasar (komersil). Apabila nasabah tidak sepakat untuk membayar dengan harga komersil, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat dari pembatalan perjanjian ini maka dana subsidi yang diberikan oleh Kementerian PUPR RI tetap berada di rekening bank untuk dapat dialihkan kepada calon nasabah lainnya yang memenuhi persyaratan. Nasabah harus mengembalikan rumah yang telah diterimanya kepada pengembang dan pengembang harus mengembalikan uang pembayaran atas pembelian rumah tersebut kepada BSI Cabang Bengkulu serta segala biaya yang timbul dari pembatalan tersebut sesuai dengan surat penyataan nasabah angka 17 dan angka 18 menjadi tanggung jawab nasabah dan pengembang sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan pemohon KPR. Selanjutnya BSI Cabang Bengkulu mengeluarkan surat roya atau surat penghapusan hutang atas nama nasabah sebagai tanda telah dilunasinya hutang nasabah kepada bank. (2). Upaya Bank dalam pencegahan dan tindakan yang harus dilakukan guna mengatasi pembatalan subsidi KPR oleh Kementerian PUPR RI, yaitu dengan menginformasikan kepada calon nasabah untuk memastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: KPR Subsidi, Bank, Pembatalan

Actions (login required)

View Item