FORMULASI PRIVATISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI SALAH SATU PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN

Maryani, Desy (2013) FORMULASI PRIVATISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI SALAH SATU PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III,II-13-des-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)
	Text IV,V,II-13-des-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Sejumlah permasalahan yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan saat ini yang membuktikan masih lemahnya lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan amanat undang-undang terutama mengemban fungsi-fungsi pembinaan sehingga kompleksitas permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelusuran literatur hukum, yaitu pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan “Content analysis”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka disimpulkan: Pertama, beberapa faktor yang mempengaruhi pembinaan di lembaga pemasyarakatan saat ini belum menyentuh tujuan pemidanaan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kedua, Berdasarkan studi komparasi yang penulis lakukan, dirumuskanlah suatu model formulasi privatisasi lembaga pemasyarakatan sebagai konsep pembinaan narapidana di masa datang antara lain meliputi penyediaan fasilitas pembinaan narapidana, kemitraan/kerja sama pemerintah dan pihak ketiga/pihak swasta dalam melakukan pembinaan, penegakan sanksi secara tegas kepada narapidana yang tidak disiplin mengikuti program pembinaan, petugas dan penjaga Lapas harus mendapatkan pelatihan hukum dan kejuruan khusus serta mendapatkan sertifikat dahulu sebelum bertugas di Lapas, kebijakan mengenai rehabilitasi melalui kerja, yakni dimuat aturan mengenai siapa yang mempekerjakan dan besaran upah bagi napi yang dipekerjakan, Lapas dan pihak ketiga/pihak swasta melalui dinas tenaga kerja melakukan sejumlah persiapan pekerjaan bagi narapidana yang terampil sebelum akan dibebaskan dari Lapas. Dengan formulasi privatisasi tersebut bertujuan menjadikan narapidana yang produktif dan dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat.

Actions (login required)

View Item