PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN STATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

ROBERT, JULIAN SARAGIH and Iskandar, Iskandar and Amancik, Amancik (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN STATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS ROBERT OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memberikan paradigma baru dalam dunia kepegawaian di Indonesia dengan hadirnya istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun demikian hubungan hukum PPPK memiliki keunikan karena ada titik singgung antara hukum publik dan hukum privat sehingga perlindungan hukum bagi PPPK justru masih sangat lemah. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan hukum PPPK dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PPPK dalam hal terjadi PHPK. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputinya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum PPPK sebagai ASN sangat lemah dalam aspek status hukumnya, lalu dalam hal terjadi PHPK secara normatif juga tidak memberikan kepastian hukum bagi PPPK. Dalam hal ini agar pemerintah dan DPR melakukan perubahan atau mencabut Undang-Undang ASN untuk memisahkan ketentuan pengaturan mengenai PPPK dan agar memberikan kejelasan mengenai ketentuan upaya hukum bagi PPPK dalam hal terjadi PHPK yakni Undang-Undang ASN yang juga harus diikuti dengan perubahan yang mendasar dalam ketentuan peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja (PHPK), Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item