TINJAUAN YURIDIS PEMILUKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMILU

YUDHO, KUMARADEWA and Amancik, Amancik and Edra, Satmaidi (2022) TINJAUAN YURIDIS PEMILUKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMILU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) tesis yudho.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pada awal 2020 masyarakat seluruh dunia dikejutkan dengan penemuan virus variasi baru yaitu virus Covid-19 yang berasal dari Provinsi Whuan (China), virus ini menginfeksi manusia sehingga menyebabkan orang yang terinfeksi susah bernafas hingga menyebabkan kematian. Begitupun di Indonesia terjadi wabah virus Covid-19 sehingga dikeluarkannya Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), Pemerintah juga menetapkan status bencana non alam untuk kasus Pandemi Covid-19. Akan tetapi dengan telah dijadwalkanya Pemilukada 2020 harus tetap dilaksanakan dalam rangka memberi kepastian hukum pada Pemerintahan Daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilukada dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tetang tahapan pemilukada dimasa pandemi. Pelaksanaan Pemilukada di masa pandemi dapat membahayakan kesehatan masyarakat apabila melakukan pemilihan secara langsung yang berpotensi menjadi cluster covid (pusat penyebaran virus). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemilukada di masa pendemi sudah sesuai dengan asas�asas pemilu dan untuk mengetahui gagasan kedepan mengenai pemilukada pada masa pandemi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Pemilukada yang di laksanakan bedasarkan PKPU 13/2020 ada beberapa posedur yang dikurangi dari para pasangan calon bertujuan untuk menjadikan Pemilukada 2020 dapat menjadi ajang demokrasi dan tidak pula menjadi tempat penyebaran virus Covid-19. Seperti kampanye dan pertemuan dikurangi, tapi dialihkan dengan media daring atau online. Kedua, Dalam pelaksanan Pemilukada pada masa pendemi di Indonesia terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih pemerintah yaitu Penundaaan Pemilukada, Penunjukkan Pelaksana Tugas, Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung/Perwakilan, Pemilihan Kepala Daerah Menggunakan Sistem Elektronik. Berdasarkan putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 mengenai Pemilu elektronik, maka e-voting bisa di lakukan akan tetapi karena belum siapnya infrastuktur dan sumber daya manusia maka belum bisa diterapkan. Kata kunci: Tinjauan Hukum, Pelaksanaan, Pemilukada, Serentak, Pandemi Covid 19

Actions (login required)

View Item