EKSISTENSI LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BENGKULU

RA.POJA, FALIQUL ISBAH and Edra, Satmaidi and Deli, Waryenti (2023) EKSISTENSI LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) POOJA FALIQUL ISBAH (B1A017065) - Pooja Faliqul Isbah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Dikeluarkannya Izin lingkungan pembangunan PLTU Teluk Sepang oleh Gubernur Bengkulu tidak hanya mengganggu kepentingan masyarakat tetapi juga mengganggu kepentingan lingkungan. Kepentingan Hutan Mangrove, Penyu, Ikan, dan objek alam lain yang berada di kawasan Teluk Sepang. Seluruh objek alam tersebut tidak dapat berdiri di muka pengadilan untuk menuntut hak-hak mereka. Namun dengan adanya Teori perwalian oleh C stone, maka objek alam sejak puluhan tahun lalu dapat menuntut hak-hak mereka di muka pengadilan dengan organisasi lingkungan hidup sebagai wali atas objek alam tersebut. Dan menjadi dasar pengakuan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup di Indonesia. Maka dari permasalahan diatas timbulah rumusan masalah bagaimana pelaksanaan eksistensi legal standing organisasi lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi bengkulu dan apa hambatan Eksistensi Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa dalam kasus PLTU Teluk Sepang Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan Hak Gugatnya sebagai wali atas objek-objek alam yang berada di kawasan Teluk Sepang yang terancam mengalami kerusakan atau pencemaran lingkungan akibat diterbitkannya keputusan izin lingkungan PLTU Teluk Sepang. Padahal sepanjang Organisasi Lingkungan Hidup memenuhi persyaratan, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak Hak Gugatnya. Sehingga Hakim harus memeriksa, memutus dan menyelesaikan pokok perkaranya. Ditemukan hambatan Hukum berupa adanya keharusan pembuktian ilmiah (scientific evidence) dalam pembuktian pokok perkara lingkungan, kurangnya pemahaman hukum Organisasi Lingkungan Hidup atas UUPPLH dan Hakim belum mempunyai perspektif keberpihakan kepada lingkungan. Hambatan non hukum berupa keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Organisasi Lingkungan Hidup yang fokus menangani perkara lingkungan. . Kata Kunci : Hak Gugat, Organisasi Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan

Actions (login required)

View Item