PERANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) DALAM PELAKSANAAN AMDAL SEBAGAI SALAH SATU SYARAT IZIN USAHA DI PROPINSI BENGKULU”

Gosto Kastro, Elmin and Djonet, Santoso and Achmad, Aminudin (2010) PERANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) DALAM PELAKSANAAN AMDAL SEBAGAI SALAH SATU SYARAT IZIN USAHA DI PROPINSI BENGKULU”. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIB.

Text skripsi Koe.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (335kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Lingkungan hidup dalam Pelaksanaan Amdal sesuai dengan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan sasaran penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan) yaitu populasi diambil yang dirasa dapat mewakili responden. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peranan badan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Amdal di Propinsi Bengkulu belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencemaran lingkungan yang terjadi di Propinsi Bengkulu yang di akibatkan oleh kegiatan usaha atau proyek dan melanggar UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Tidak adanya tindak lanjut dari Badan Lingkungan Hidup yaitu berupa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha atau proyek yang telah berjalan atau mendapatkan izin usaha, serta sanksi terhadap kegiatan usaha atau proyek yang telah berjalan dan melanggar isi ketentuan dokumen Amdal. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan agar tidak adanya pelanggaran terhadap dokumen Amdal adalah badan Lingkungan Hidup dengan benar-benar melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan dan Undang- undang yang telah ditetapkan, dan menindak tegas atau memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak pemrakarsa proyek/kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga pencemaran dan perusakan lingkungan di Propinsi Bengkulu dapat diminimalisasi dan dicegah, selain itu juga di harapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pemrakarsa/pihak proyek untuk tidak melanggar isi dokumen Amdal yang telah dibuat, dinilai dan disahkan oleh pihak yang berwenang.

Actions (login required)

View Item